Arsitek

Oleh: Ar. Stevanus J Manahampi, M.E, A.A, IAI Dalam banyak proses pengadaan jasa profesional, baik di sektor pemerintah maupun swasta, kita sering menjumpai persyaratan sertifikasi profesi. Bagi sebagian orang, ini dianggap sekadar administratif—seperti “stempel” yang tak berpengaruh langsung pada kualitas pekerjaan. Tapi anggapan itu keliru. Sertifikasi profesi—dalam hal ini STRA (Sertifikasi dan Registrasi Arsitek)—bukan formalitas,

Oleh: Ar. Stevanus J Manahampi, M.E, A.A, IAI Saya masih ingat cerita dari almarhum Ahmad Djuhara, salah satu tokoh di balik lahirnya Undang-Undang Arsitek dan perkembangan profesi Arsitek di Indonesia. Dalam sebuah forum internasional, ia pernah mendapat pertanyaan yang menggelitik dari rekan arsitek luar negeri: “Are you sure you want an Architects Act?” Waktu mendengar

Saat ini, jumlah arsitek perempuan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan laki-laki. Dari sekitar 5.000 pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), baru sekitar 1.000 di antaranya adalah perempuan, atau sekitar 20 persen. Komposisi serupa juga tercermin dalam keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang berjumlah sekitar 27.000, di mana 5.500 di antaranya adalah perempuan. Namun, angka

Profesi Arsitek memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, pembinaan profesi ini diatur secara khusus melalui pembentukan Dewan Arsitek Indonesia (DAI), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-undang No 6 Tahun 2017. DAI dibentuk oleh organisasi profesi Arsitek yang dalam hal ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan dikukuhkan oleh Menteri

Di tengah maraknya pembangunan dan tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa perancang bangunan, muncul satu pertanyaan penting: bagaimana kita bisa memastikan bahwa Arsitek/perancang yang kita pilih benar-benar profesional dan dapat dipercaya? Di sinilah peran STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek) menjadi sangat menentukan. STRA bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan bukti sah bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi